Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023
DOI:
https://doi.org/10.59696/investasi.v2i4.75Keywords:
Kinerja Keuangan Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Analisis Rasio KeuanganAbstract
Kinerja keuangan suatu daerah dapat menjadi indikator dari performa pemerintah daerahnya. Salah satu metode untuk menganalisis kinerja keuangan tersebut adalah dengan mengkaji rasio-rasio keuangan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023.
Metode penelitian pada penelitian ini dengan melakukan teknik Analisa data dengan menghitung beberapa rasio yang digunakan dalam analisis kinerja keuangan antara lain; Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio Keserasian Belanja Operasi, Rasio Keserasioan Belanja Modal. Berdasarkan analisis kinerja keuangan selama lima tahun pada Kabupaten Penajam Paser Utara.
Hasil penelitian menunujukkan rasio pertumbuhan PAD mengalami perkembangan rata-rata yang positf. Rasio Derajat Desentralisasi mengungkapkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara hasil pengukuran kinerja desentralisasi fiskal terus berada dalam kategori sangat kurang. Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kinerja cukup efektif dan masuk dalam kategori sangat efektif. Rasio Pertumbuhan Belanja mencerminkan peningkatan yang seimbang dengan pertumbuhan pendapatan meskipun ada fluktuasi. Rasio Keserasian Belanja Operasi menunjukkan kemampuan daerah penyangga IKN dalam mengalokasikan dana untuk belanja operasional secara optimal. Rasio Keserasian Belanja Modal menunjukkan alokasi lebih dari 20% belanja daerah untuk belanja modal sebagai modal investasi jangka panjang yang merupakan bagian dari kabupaten penyangga IKN.
References
Fathah, R. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan, 8(1), 33–48.
Gerung, I. R., Kalangi, L., & Pusung, R. J. (2020). Analisis Tingkat Efisiensi Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kota Tomohon. Going Concern?: Jurnal Riset Akuntansi, 15(3), 417.
Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
Purnamasari, N. I., Antong, A., & Kasran, M. (2020). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Kantor BPKAD Kabupaten Luwu. Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo, 6(2), 27–34.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Putra, Windhyu. (2018). “Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah”. Depok. Rajawali Press.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. (2022) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3.Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara.
Republik Indonesia. (2022) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara Tahun Anggaran 2021
Republik Indonesia. (2004) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Republik Indonesia. (2004) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Republik Indonesia. (2003) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Sadeli, Lili M. (2015). Accounting Theory.Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019.
Sudaryono. (2018). Metodologi Penelitian. Raja Grafindo
Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
